Tata Ruang Wilayah Jakarta Menuju Kota Global

Keterangan foto: Maria Christie Ine Lipa Dory (Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat)

Jakarta, Verbivora.com- Di hari ulang tahun Jakarta ke 496, pada tanggal 22 Juni 2023, PJ Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa DKI Jakarta akan dipersiapkan sebagai Kota Global, setelah Ibu Kota Negara Indonesia pindah ke Kalimantan. Hal ini adalah salah satu bentuk komitmen dalam memajukan Negara Indonesia, karena sebagai kota global, Jakarta akan menjadi pusat perkembangan ekonomi nasional.

Berdasarkan Index Kota Global Kearney, Jakarta berada di peringkat ke-67 dari 156 negara dalam Global city Index. Dikutip dari Britanicca, Global City merupakan pusat perkotaan yang menikmati keunggulan kompetitif yang signifikan dan berfungsi sebagai alat dalam sistem ekonomi global “global city, an urban centre that enjoys significant competitive advantages and that serves as a hub within a globalized economic system.”

Baca juga: PMKRI Jakarta Pusat: Buka Pendaftaran Anggota Baru

Kendati demikian, kota global tidak hanya bicara tentang kondisi ekonomi. Ada beberapa kriteria sebuah kota disebut sebagai kota global. Mulai dari layanan keuangan internasional, kantor pusat institusi, kantor pusat korporasi multinasional, pusat manufaktur utama, pengaruh dalam pengambilan keputusan, pusat ide inovasi bisnis dan budaya, pusat digital media dan komunikasi, dominasi wilayah nasional dan signifikansi internasional, penduduk bekerja di sektor jasa dan informasi, institusi pendidikan berkualitas tinggi, infrastruktur multifungsi, hingga tingginya keberagaman bahasa, budaya, dan agama.

Menurut The Institute for Urban Strategies at The Mori Memorial Foundation in Tokyo, yang melakukan riset terkait pengembangan konsep dan perencanaan pembangunan kembali perkotaan dan perbaikan lingkungan perkotaan, sebuah kota memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi ekonomi, fungsi riset dan pengembangan, fungsi interaksi budaya, fungsi kelayakhunian, fungsi lingkungan, dan fungsi aksesibilitas. Masing-masing fungsi ini memiliki kelompok indikator yang berjumlah 26 kelompok indikator dan tiap-tiap kelompok indikator memiliki indikatornya yang jika ditotalkan ada 70 indikator. 

Dari 6 fungsi tersebut, ada 3 fungsi yang harus diperhatikan oleh pemerintah DKI secara serius yaitu fungsi lingkungan, kelayakhunian dan fungsi interaksi budaya. Selama ini, pembangunan di Indonesia khususnya di Jakarta selalu berdasarkan kepentingan dan keputusan manusia. Sehingga segala pembangunan di Indonesia saat ini hanya menjawab kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan manusia, dan alam hanya dijadikan sebagai alat pencapaian tujuan manusia.

Berdasarkan Institute of Urban Strategies, secara umum,Jakarta menduduki posisi ke 45 dalam Global Power City Index. Akan tetapi jika berdasarkan fungsi lingkungan, Jakarta berada di posisi ke-46 dan terendah dibandingkan fungsi lainnya.

Jakarta sebagai kota global artinya Jakarta harus memenuhi unsur kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dimana pembangunan yang dilakukan dapat menyelaraskan dan menyeimbangkan alam dan manusia. Pembangunan yang berdasarkan paradigma ekosentris, dimana alam tidak hanya dijadikan objek melainkan dijadikan subjek. 

Fungsi lainnya kota global yaitu fungsi interaksi budaya. Menjadi kota global tentunya akan semakin membuka kesempatan bagi Jakarta untuk berinteraksi dengan berbagai kebudayaan yang masuk ke Jakarta. Interaksi budaya memiliki beberapa indikator Karena itu, pemerintah juga harus bisa menjamin bahwa identitas, dan kebudayaan Jakarta jangan sampai tergerus. Karena saat ini kearifan lokal masyarakat Jakarta seperti mengalami degradasi. 

Selain itu, dengan menjadi kota global, arus urbanisasi bisa dipastikan semakin meningkat. Dengan peningkatan arus urbanisasi tersebut akan mengakibatkan semakin meningkat permintaan lapangan pekerjaan, dan akan mempengaruhi keamanan, kenyamanan di kota Jakarta. Sehingga fungsi kota global yaitu kelayakhunian tidak terpenuhi.

Dengan tiga dari enam fungsi yang masih bermasalah, seharusnya pemerintah Jakarta lebih fokus dalam mengatasinya faktor-faktor yang menjadi sumber masalah. Salah satunya adalah tata ruang wilayah Jakarta, dimana pada tahun 2021, Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan tata ruang wilayah terburuk di dunia.

Keterangan foto: Pemukiman kumuh Jakarta sumber Antara.News

Jakarta merupakan provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia, dan hampir setiap tahunnya selalu ada pertambahan jumlah penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 DKI Jakarta mengalami kepadatan penduduk mencapai 16.704 jiwa/km2 sudah termasuk WNA, sedangkan pada tahun 2020 kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai 16.869 jiwa/km2 sudah termasuk WNA.

Tata ruang wilayah akan sangat mempengaruhi keamanan, kenyamanan, dan produktivitas yang berkelanjutan di sebuah kota. Berdasarkan UU no 26 tahun 2007, tujuan dari tata ruang wilayah adalah: a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dari tujuan tata ruang wilayah, ditentukan juga bahwa setiap provinsi atau kota harus memiliki ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas kotanya. Sayangnya saat ini, ruang terbuka hijau Jakarta baru mencapai 5,184% dengan luas 33,346,239.185 m2, sehingga kita bisa melihat bahwasannya pemerintah kota Jakarta masih belum serius dalam membicarakan masa depan lingkungan kota Jakarta.

Baca juga: Saya Menemukan Ketenangan Di Gua Maria Kerep Ambarawa (GMKA)

Salah satu tujuan tata ruang wilayah adalah perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Akan tetapi saat ini kualitas udara Jakarta berdasarkan Indeks kualitas udara (AQI) per 3 Agustus 2023 dinyatakan tidak sehat. Selain udara, kualitas air tanah Jakarta semakin menurun karena banyaknya limbah dan sampah dari pemukiman yang masuk ke sungai tanpa pengolahan, selain itu banyak pula industri-industri rumah tangga yang turut membuang limbah ke sungai. Jumlah penduduk Jakarta yg tidak terkontrol serta tata ruang yang buruk, mempengaruhi kondisi tersebut di atas. 

Rencana tata ruang wilayah Jakarta seharusnya bisa mengatur dan mengendalikan arus urbanisasi di Jakarta. Karena tata ruang wilayah yang baik, membantu pemerintah untuk memetakan dan memproyeksikan setiap daerah untuk dijalankan sesuai fungsinya, sehingga ada keseimbangan bukan ketimpangan antar tiap daerah.

Penulis: Maria Christie Ine Lipa Dory (Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat)